Relawan NTT targetkan Jokowi-Ma`ruf menang 95 persen

Kupang (ANTARA News) – Relawan pendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma`aruf Amin menargetkan kemenangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 95 persen suara pada Pilpres 2019.

“Kami semua relawan pendukung Jokowi di NTT sudah sepakat untuk target pasangan Jokowi-Ma`ruf di NTT menang 95 persen,” kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) NTT John Ricardo ketika bersama sejumlah kelompok relawan pendukung Jokowi menggelar jumpa pers di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan, para relawan pendukung Jokowi sudah mulai menyatukan kekuatan untuk bergerak mendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf di antaranya, Poros Jokowi NTT, Segnas NTT, Jenggala Centre NTT, Rumah Jokowi NTT, Bara Baja NTT, Bara JP NTT.

Selain itu, Relawan Jokowi Indonesia, Relawan Jokowi Centre, Teman Jokowi, Rumah Mudah untuk Jokowi, Ultras untuk Jokowi, dan Jokowi Friend, dan Pospera NTT.

John mengatakan, pihaknya optimistis pasangan Jokowi-Ma`ruf akan menang di NTT karena Jokowi sudah banyak membangun provinsi setempat selam menjadi Presiden RI.

“Dulu Jokowi tidak datang, hanya datang sebagai Gubernur DKI itu bisa meraih 72 persen. Kali ini sudah begitu banyak yang dilakukan Jokowi untuk NTT maka target 95 persen itu tidak berlebihan juga,” katanya.

Ia menambahkan, selain itu, pasangan Jokowi-Ma`ruf juga didukung banyak partai politik yang memiliki jaringan pendukung yang kuat hingga ke masyarakat akar rumput.

Ketua relawan pendukung Jokowi dari Pojok Perjuangan Rakyat (Pospera) NTT, Yanto Lili, mengatakan pihaknya siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma`aruf di NTT sesuai target para relawan mencapai 95 persen.

“Sosok Presiden Jokowi sudah sangat akrab dan begitu dielu-elukan masyarakat NTT sehingga kami yakni target ini bisa tercapai karena semua relawan juga bergerak,” katanya.

Ia mengatakan, kelompok relawan akan menguji dukungan masyarakat setempat melalui aksi deklarasi akbar mendukung pasangan Jokowi-Ma`aruf yang akan digelar pada Kamis (23/8) di Kota Kupang.

“Di deklarasi ini kami akan jadi `test case` sejauh mana semangat dukungan masyarakat NTT. Kami targetkan masa yang hadir mencapai 10.000 orang,” katanya.

Baca juga: Sri Mulyani batal masuk tim kampanye Jokowi-Ma`ruf

Baca juga: Survei : Elektabilitas Jokowi-Ma`ruf dan Prabowo-Sandiaga selisih dua digit

Baca juga: LSI: Bakal capres Jokowi-Ma’ruf capai “The Magic Number”

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

DAFTAR SBOBET Id/ akun/ account anda di Master Agen Sbobet Resmi IDHOKI Indonesia Online Terbaik Terpercaya Terbesar dan Mainkan Live Sport Bola Casino Online Seperti Roullete Sicbo, CS LiveChat Kami Akan Membantu Cara Daftar Sbobet Dengan Tahapan Yang Sangat Mudah, Cepat & Aman.

KPK tahan satu tersangka suap DPRD Sumut

Jakarta (ANTARA News) – KPK menahan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Jhon Hugo Silalahi (JHS) sebagai tersangka suap pada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, ada satu orang yang diperiksa dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan yaitu JHS (Jhon Hugo Silalahi) ditahan di rutan Pomdan Guntur Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Jhon tidak menyampaikan apapun saat keluar dari gedung KPK dan langsung masuk ke mobil tahanan KPK.

“Sebelumnya JHS diagendakan pemeriksannya 14 Agustus 2018 namun tidak datang dan mengirimkan surat meminta penjadwalan ulang,” ungkap Febri.

Selain Jhon, KPK sudah menahan 14 tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni 9 anggota DPRD Sumut 2009-2014 masing-masing Biller Pasaribu (20 Agustus 2018), Pasiruddin Daulay (20 Agustus 2018), Tahan Manahan Panggabean (13 Agustus 2018), Elezaro Duha (7 Agustus 2018), Fadly Nurzal (29 Juli 2018), Rijal Sirait (4 Juli 2018), Rooslynda Marpaung (4 Juli 2018), Helmiati (9 Juli 2018) dan Muslim Simbolon (9 Juli 2018).

Selanjutnya 5 anggota DPRD Sumut 2014-2019 masing-masing Rinawati Sianturi (4 Juli 2018), Sonny Firdaus (5 Juli 2018),  Mustofawiyah (11 Juli 2018), Tiaisah Ritonga (11 Juli 2018), dan Arifin Nainggolan (16 Juli 2018).

KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait empat hal.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

DAFTAR SBOBET Id/ akun/ account anda di Master Agen Sbobet Resmi IDHOKI Indonesia Online Terbaik Terpercaya Terbesar dan Mainkan Live Sport Bola Casino Online Seperti Roullete Sicbo, CS LiveChat Kami Akan Membantu Cara Daftar Sbobet Dengan Tahapan Yang Sangat Mudah, Cepat & Aman.

Mensos gelorakan semangat Lombok bangkit

Lombok Utara (ANTARA News) – Menteri Sosial Idrus Marham mengajak warga Nusa Tenggara Barat dan semua pihak untuk menggelorakan semangat “Lombok bangkit dan bangun kembali” pascagempa bumi yang beberapa kali terjadi di wilayah tersebut.

“Serangkaian gempa yang terjadi telah menyisakan kesedihan mendalam dan kehilangan yang luar biasa. Namun kita tidak boleh larut dalam kesedihan, pelan-pelan harus bangkit lagi,” kata Mensos Marham, di posko pengungsian di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Selasa.

Ia mengatakan, ajakan Lombok bangkit dan bangun kembali sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Selasa siang.

Rapat tersebut juga diikuti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei, dan Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi.

Idrus mengatakan, wapres menekankan bahwa langkah pemerintah saat  ini adalah memulai masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pelaksanaan dilakukan kementerian dan lembaga terkait, sementara untuk monitoring dilaksanakan oleh Pemprov NTB.

Untuk mendukung Lombok bangkit dan bangun kembali, Kemensos melakukan upaya pemulihan sosial meliputi pemberian bantuan yakni santunan sosial, jaminan hidup, program keluarga harapan, dan bantuan stimulan lainnya.

“Kemensos juga terus mendampingi penyintas dengan memberikan layanan dukungan psikososial,” kata dia..

Untuk itu, lanjutnya, dalam kunjungan kerja ketiga kalinya ini, Kemensos menyalurkan santunan ahli waris 556 korban meninggal dengan nilai total mencapai Rp8,3 miliar.

Penyerahan santunan kepada ahli waris korban meninggal disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bertempat di pengungsian Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Di wilayah tersebut telah berkumpul ahli waris dari 45 jiwa korban meninggal dan masing-masing mendapat santunan Rp15 juta.

Proses yang sama juga berlangsung di Kantor Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Jumlah penerima santunan adalah 80 jiwa.

Mensos mengatakan, selain santunan untuk ahli waris korban meninggal, Kemensos juga akan menyalurkan jaminan hidup atau jadup selama tiga bulan yang besarnya adalah Rp900 ribu per jiwa per bulan.

“Jadup disalurkan setelah proses pendataan dan verifikasi selesai, dan datanya telah ditetapkan dalam surat keputusan bupati,” ujarnya.

Sementara untuk pengungsi atau warga yang terkena dampak gempa dan jatuh miskin, Kemensos mengupayakan agar mereka menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Tentunya setelah dilakukan verifikasi apakah keluarga calon penerima bansos memiliki kriteria layak menerima. Kriteria tersebut adalah memiliki anak sekolah, ibu hamil, ibu dengan balita, lansia, dan penyandang disabilitas berat.

“Kami akan sisir warga yang jatuh miskin agar dapat dimasukkan dalam program perlindungan berkelanjutan melalui PKH,” katanya.

Dalam kunjungan kali ini, Mensos juga memantau pencairan bansos PKH untuk penerima manfaat yang merupakan korban bencana.

Di Desa Kekait terdapat 217 keluarga penerima manfaat dan di Desa Pemenang sebanyak 20 keluarga penerima manfaat. 

Baca juga: Gempa 4,7 SR Landa Lombok Timur
Baca juga: Wapres: Pemerintah sanggup atasi gempa Lombok

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Cara Daftar DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

Pemerintah sesuaikan anggaran rekonstruksi Lombok

Lombok (ANTARA News) – Pemerintah akan menyesuaikan anggaran untuk rekonstruksi dengan menghitung jumlah bangunan dan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Lombok, NTB.

“Anggaran dengan jumlah perencanaannya kita belum mengetahui, tetapi berapa pun (kerusakan) rumah itu, kita akan atur sesuai dengan rumusan tadi,” kata Wapres usai memimpin rapat koordinasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di kota Mataram, Selasa.

Pemerintah Pusat menunggu verifikasi oleh Pemerintah Provinsi NTB terkait jumlah kerugian kerusakan bangunan rumah, fasilitas pelayanan masyarakat dan infrastruktur yang dialami masyarakat Lombok.

“Yang baru diverifikasi itu (sekitar) 11 ribu (kepala keluarga), pasti lebih dari itu, tetapi diperkirakan 50 ribu. Ada (perkiraan) angka 70 ribu, tapi nanti akan diverifikasi oleh Pemda dengan didampingi Korem di sini,” tambah Wapres.

Wapres mengatakan anggaran rekonstruksi tersebut bukan termasuk kerugian negara, melainkan bentuk kepedulian negara terhadap warganya yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam.

“Ini bukan kerugian negara. (Ini) Kerugian rakyat yang dibantu oleh negara. Negara tidak langsung, rakyat yang rugi. Oleh karena itu Pemerintah membantu rakyat yang mengalami kerugian,” jelasnya.

Bantuan dari Pemerintah untuk rekonstruksi tersebut diberikan dalam bentuk uang dan pendampingan dalam membangun rumah tahan gempa.

Bantuan uang rekonstruksi akan diberikan sesuai dengan jenis kerusakan rumah warga; yakni kategori rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerjunkan tim ke Lombok untuk memberikan pendampingan terkait cara membangun rumah tahan gempa.

Pemerintah Provinsi NTB juga akan mendatangkan mahasiswa teknik sipil dan arsitektur dari Universitas Mataram dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk membantu warga membangun rumah.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Cara Daftar DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

Pemuda Pancasila Riau ancam segel bandara terkait deklarasi #2019gantipresiden

Pekanbaru (ANTARA News) – Pemuda Pancasila Provinsi Riau mengancam akan menyegel bandar udara terkait rencana penyelenggaraan deklarasi #2019gantipresiden yang akan diselenggarakan di Kota Pekanbaru akhir pekan mendatang.

“Kami minta polisi tidak berikan izin. Apabila diberikan izin, Bandara akan kami segel, akan kami tutup,” kata Wadankoti Mahatidana Pemuda Pancasila Riau, Renaldi usai menyampaikan aspirasinya di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Selasa.

Deklarasi 2019 ganti presiden rencananya akan digelar di Kota Pekanbaru pada 26 Agustus mendatang. Sejumlah tokoh nasional seperti Neno Warisman hingga Ahmad Dhani rencananya akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Renaldi mengatakan jika Polda Riau tetap memberikan izin kegiatan tersebut, maka pihaknya akan menyegel Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

“Kami akan bermalam di Bandara agar mereka (Neno Warisman dan Ahmad Dhani) tidak akan keluar,” ujarnya lagi.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan deklarasi 2019 ganti presiden hanya akan memecah belah masyarakat Provinsi Riau, yang sejauh ini ia nilai sudah sangat kondusif.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan siapapun nanti presiden terpilih, namun menurut dia kegiatan deklarasi ganti presiden yang akan digelar tersebut tidak pada waktu yang tepat.

Pada kesempatan yang sama, penolakan juga muncul dari Ikatan Keluarga Nias Riau yang diwakili oleh Sefianus Zai. Zai yang pada saat bersamaan juga mendatangi Polda Riau bersama Pemuda Pancasila menilai bahwa kegiatan tersebut sarat muatan politis dan melanggar aturan berlaku.

“Ini kan belum masa kampanye dan sarat muatan politis. Kami khawatir terjadi gesekan di masyarakat,” ujarnya.

Selain dua ormas di atas, pada waktu yang sama penolakan juga dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku mahasiswa. Penolakan itu dilakukan dengan aksi demonstrasi di pintu masuk Mapolda Riau.

Kepolisian Daerah Riau sendiri hingga kini menyatakan belum menerbitkan izin penyelenggaraan deklarasi #2019gantipresiden.

“Masih kita evaluasi dan pertimbangkan. Nanti kita putuskan apakah diberi izin atau tidak. Atau sekadar menerima pemberitahuan dari mereka bahwa mereka akan melakukan kegiatan,” kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Riau, Kombes Pol Trijan Faisal.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

DAFTAR SBOBET Id/ akun/ account anda di Master Agen Sbobet Resmi IDHOKI Indonesia Online Terbaik Terpercaya Terbesar dan Mainkan Live Sport Bola Casino Online Seperti Roullete Sicbo, CS LiveChat Kami Akan Membantu Cara Daftar Sbobet Dengan Tahapan Yang Sangat Mudah, Cepat & Aman.

Menkopolhukam minta semua pihak waspadai kemungkinan kemarau panjang

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak mewaspadai kemungkinan terjadinya kemarau panjang pada tahun 2018.

“Karena ada perubahan cuaca, bisa terjadi kemarau yang lebih panjang lagi, tentu harus kita waspadai itu,” kata Wiranto ditemui usai pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan musim kemarau yang panas telah menyebabkan adanya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera maupun Kalimantan.

“Iya memang ada kebakaran hutan dan lahan karena ini musim kemarau,” kata Wiranto.

Pemerintah, lanjut mantan Panglima TNI itu, sudah mengingatkan semua pihak untuk melakukan persiapan secara prima.

Wiranto menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Agustus 2018 ini lebih rendah dibandingbtahun sebelumnya.

“Dibandingkan tahun lalu, sekarang lebih kecil karena kita sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, semua `all out`,” kata mantan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

Menurut dia, persiapan pengendalian sudah dilakukan baik oleh satgas yang tergabung dalam Manggala Agni maupun pihak lainnya.

Persiapan juga sudah dilakukan dengan pembangunan embung, penyiapan pompa air, patroli terpadu, penyiapan pesawat pengebom air.

“Itu semua sudah lebih hebat, lebih kuat dibanding dulu. Itu sudah kita lakukan, kalau masih ada, nanti kita habisi,” katanya.

Ia menyebutkan khusus di Palembang, Sumsel beberapa waktu lalu ada rekayasa cuaca sehingga ada hujan di daerah itu.

“Ada rekayasa cuaca tapi tidak setiap hari, karena ada rekayasa dari BNPB bersama dengan TNI Angkatan Udara,” katanya.

Menurut dia, hujan buatan tidak dapat didatangkan sewaktu waktu tetapi harus memperhatikan kondisi awan.

“Garam ditaburkan kalau ada awan, kalau gak ada awan ditaburkan garam, hujan juga tidak ada datang,” katanya.

Pemerintah, lanjut dia, terus berupaya menanggulangi kasus karhutla. “Percayalah bahwa kita menanggulangi dengan baik.

Kemarin ada jaminan Palembang bebas asap selama Asian Games 2018 sudah dilaksanakan dan sudah berhasil dan mudah-mudahan juga tetap tidak ada asap sampai selesai,” katanya.

Sementara itu mengenai adanya usulan status bencana gempa di Lombok menjadi bencana nasional, Wiranto mengatakan pemerintah mempertimbangkan dengan memperhatikan segala keuntungan dan kerugiannya.

“Kita berharap itu segera dapat diatasi dengan tuntas, sampai sekarang ini kan Pak TGB juga menyampaikan bahwa dengan status saat ini bantuan pusat sungguh sangat luar biasa dan mereka juga tahu bahwa pemerintah pusat tidak terus berpangku tangan karena bencana bukan bencana nasional,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Cara Daftar DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

KPK periksa politikus PAN sebagai saksi

Jakarta (ANTARA News) – KPK memeriksa anggota Komisi XI DPR yang membidangi soal Keuangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018.

“Sukiman kami klarifikasi terkait dengan pengetahuan dan hubungannya dengan tersangka AMN (Amin Santono) dan YP (Yaya Purnomo).

Pemeriksaan pada hari ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan yang seharusnya diagendakan 13 Agustus 2018,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

“Saat itu yang bersangkutan tidak bisa datang karena sedang masa reses,” tambah Febri.

Sebelumnya KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah dinas Sukiman pada 26 Juli 2018 di Kalibata dan apartemen seorang staf ahli.

“Dari rumah dinas disita dokumen dan dari apartemen disita Toyota Camry. Penyidik akan menelusuri asal-usul uang terkait mobil yang disita tersebut,” ungkap Febri.

Dalam perkara ini, KPK juga memanggil Linda dan Handi dari pihak swasta serta PNS kota Balikpapan Tara Allorante.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa anggota Komisi IX DPR dari PPP, Irgan Chairul Mahfiz dan Wali Kota Tasikmalaya yang juga merupakan kader PPP, Budi Budiman. Bahkan KPK telah menyita uang Rp1,4 Miliar dari kediaman Wakil Bendum PPP tersebut.

Dalam penyidikan ini, KPK menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan Yaya Purnomo di sejumlah daerah.

Setidaknya ada 11 Kepala Daerah dan Pejabat di daerah yang telah dipanggil sebagai saksi yaitu Walikota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Labuhan Batu Utara Khaerudinsyah Sitorus serta Bupati Lampung Tengah Mustofa.

KPK juga memeriksa pejabat dan PNS dari sejumah daerah yaitu Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kab. Pegunungan Arfak dan Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, ada sejumlah anggota legislatif pusat dan daerah dan pengurus partai yang juga dipanggil sebagai saksi, yaitu anggota DPRD kabupaten Majalengka Deden Hardian Narayanto, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono, Anggota DPR RI Sukiman, dan Irgan Chairul Mahfiz.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono, pihak swasta sekaligus perantara Eka Kamaluddin, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, serta pemberi suap yaitu Ahmad Ghiast.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp 1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

Ghiast sudah dituntut 3 tahun penjara dan saat ini sedang menunggu vonis hakim.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

DAFTAR SBOBET Id/ akun/ account anda di Master Agen Sbobet Resmi IDHOKI Indonesia Online Terbaik Terpercaya Terbesar dan Mainkan Live Sport Bola Casino Online Seperti Roullete Sicbo, CS LiveChat Kami Akan Membantu Cara Daftar Sbobet Dengan Tahapan Yang Sangat Mudah, Cepat & Aman.

Brigjen M Iqbal dilantik jadi Wakapolda Jatim

Surabaya (ANTARA News) – Brigjen Pol M. Iqbal dilantik menjadi Wakapolda Jawa Timur di Surabaya, Selasa menggantikan posisi dari Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo yang menjabat sebagai Kapolda Riau.

M. Iqbal usai dilantik mengatakan siap membantu Kapolda Jatim untuk menghadapi tantangan keamanan di wilayah itu terutama dalam pengamanan dan pengawalan proses pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.

“Saya akan mendukung pak Kapolda, `memanage`, mengkoordinatori staf dan semua tim untuk mendukung bapak Kapolda. Tentunya, agar Jawa Timur aman dan kondusif,” kata mantan Karo Penmas Mabes Polri itu.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu menjelaskan tugas utama yang akan dijalankannya adalah membantu kinerja Kapolda Jatim untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

“Baik secara internal, administrasi. maupun eksternal, melakukan harkamtibmas, melindungi dan mengayomi, dan penegakan hukum,” ujarnya.

M. Iqbal sendiri bukan orang baru di Jawa Timur dan Surabaya pada khususnya. Sebelumnya, dia pernah menjabat Kapolres Sidoarjo, dan sebagai Kapolrestabes Surabaya, kemudian menjabat sebagai Karo Penmas Mabes Polri.

“Konco lawas akeh di sini (teman lama banyak, red), nostalgia. Baru saja kurang lebih sembilan bulan saya kembali ke sini,” ucapnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

DAFTAR SBOBET Id/ akun/ account anda di Master Agen Sbobet Resmi IDHOKI Indonesia Online Terbaik Terpercaya Terbesar dan Mainkan Live Sport Bola Casino Online Seperti Roullete Sicbo, CS LiveChat Kami Akan Membantu Cara Daftar Sbobet Dengan Tahapan Yang Sangat Mudah, Cepat & Aman.

Gempa 4,7 SR Landa Lombok Timur

Jakarta (ANTARA News) – Gempa dengan kekuatan 4,7 skala richter (SR) melanda wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada pukul 23.04 WIB, berdasarkan pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam laman media sosial resminya.

Dikutip di Jakarta, Selasa malam, BMKG menyebut pusat gempa berada di dasar laut yang berjarak 39 kilometer arah timur laut Lombok timur dengan kedalaman 10 kilometer.

Getaran akibat gempa dirasakan di Mataram dan wilayah Lombok tengah dengan II skala Modified Mercalli Intensity (MMI). 

Getaran dengan skala II MMI tergolong tidak berbahaya. Menurut BMKG, getaran II MMI artinya gempa dirasakan oleh sebagian orang meski bisa menggoyangkan benda-benda ringan yang menggantung.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Cara Daftar DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

Pawai Obor Idul Adha, pawai obor

Pawai Obor Idul Adha, pawai obor

Sejumlah anak membawa obor saat melakukan takbir keliling di kawasan Sukolilo, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/8/2018). Pawai obor tersebut dalam rangka menyambut Idul Adha 1439 Hijriyah. (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Cara Daftar DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.